Restoring Indonesia's Forest
for Future Needs

Delegasi Uni Eropa Tinjau Hutan Harapan

Sebagian duta besar delegasi Uni Eropa (EU) yang mengikuti Executive Oil Palm for Ambassadors ke Jambi meninjau dan menunjukkan ketertarikan dengan Hutan Harapan, kawasan restorasi ekosistem (RE) yang dikelola oleh PT Restorasi Ekosistem Indonesia (Reki). Manajemen PT Reki berharap kunjungan para dubes ini pada Rabu (18/4/2018) membawa dukungan nyata terhadap pemulihan Hutan Harapan.

Delegasi EU yang berkunjung ke Hutan Harapan adalah Dubes Austria Helene Steinhausl, Dubes Denmark Rasmus Abildgaard Kristensen dan Dubes Jerman Michael von Ungern-Sternberg. Mereka didampingi Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa Leonard F Hutabarat dan Asisten III Gubernur Jambi Tagor Mulia Nasution.

Kedatangan mereka disambut langsung Presiden Direktur PT Reki Tonny R Soehartono dan Direktur Operasional Lisman Sumardjani. Dalam dialog dengan masyarakat Sungai Kelompang, Dubes Austria Helene Steinhausl sempat menanyakan apakah ada perubahan hidup masyarakat Batin Sembilan sejak adanya Hutan Harapan.

Munce, salah satu masyarakat Batin Sembilan, menyatakan banyak perubahan dalam hidup mereka sejak kawasan ini dikelola untuk dipulihkan hutannya. “Ada program agroforestry dan pendidikan bagi anak-anak kami,” ujar Munce memberikan beberapa contoh.

Kepada mereka ditanyakan pula masalah yang sering mereka hadapi. Muhammad, tokoh Batin Sembilan lainnya menjelaskan bahwa salah satu masalah penting yang belum teratasi di Hutan Harapan adalah perambahan. “Sudah sering (perambah) diusir, baik oleh kami masyarakat maupun petugas PT Reki, tetapi selalu datang dan datang lagi,” jelasnya.

Per Rasmusen, Senior Advisor Kedutaan Denmark, mengimbau agar masalah masyarakat lokal juga menjadi perhatian pemerintah lokal. Dubes Jerman Michael von Ungern-Sternberg menambahkan, sinergi yang lebih baik antara pemerintah daerah dengan PT Reki sangat diperlukan untuk menjaga keberlansungan Hutan Harapan.

Menjawab pernyataan ini, Asisten III Tagor Mulia Nasution mengatakan bahwa pemerintah daerah dan manajemen PT Reki harus lebih sering duduk bersama membicarakan berbagai persoalan yang mengemuka. Misalnya, soal penegakan hukum dibicarakan dengan Dinas Kehutanan atau mengenai bantuan bibit bagi masyarakat yang sudah bermitra bisa didiskusikan dengan Dinas Perkebunan.

Dalam keterangannya kepada wartawan, Direktur Utama PT Reki Tonny R Soehartono mengatakan bahwa kawasan Hutan Harapan seluas 98.555 diakuisisi dan dibeli pada 10 tahun lalu secara legal. Diakuinya, ada tantangan perambahan dan jual beli lahan oleh mereka yang mengatasnamakan masyarakat adat.

“Mereka membuka hutan untuk menanam sawit. Sawit, kami tidak menentang, tapi kalau menanam di tempat yang salah, ini kan menjadi masalah. Padahal kami bayar pajaknya,” ujar Tonny. Dijelaskannya, selama lima tahun terakhir sudah 10 ribu hektar kawasan digarap dan diduduki masyarakat.

Menurut Tonny, masyarakat adat Batin Sembilan yang sebenarnya di Hutan Harapan sejauh ini tidak begitu tertarik dengan sawit karena pengaruh kebiasan hidup mereka. “Mengurus sawit kan susah juga dan itu bukan lifestyle-nya teman-teman masyarakat adat Batin Sembilan ini,” jelasnya.

Bagaimana langkah ke depan agar perambahan tidak meluas? Sudah ada negosiasi dengan masyarakat dan pemerintah. Ada 8 kelompok yang telah menandatangani kesepakatan kemitraan dengan skema perhutanan sosial. “Namun, tidak mudah. Ada uang besar di belakang. Peredaran uang dari hasil sawit di kawasan Hutan Harapan diperkirakan mencapai Rp 270 miliar per bulan,” ungkapnya.

Tonny berharap dukungan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah terus meningkat. Ditanya soal funding, Tonny mengakui bahwa dalam 10 tahun terakhir PT Reki berfokus dengan dana donor untuk kegiatan konservasi, bidoversitas dan resolusi konflik. “Sekarang kami mengembangkan business plan agar ke depan tidak sepenuhnya mengandalkan donor,” jelasnya.

Selain ekowisata, tambah Tonny, PT Reki akan mengembangkan tanaman-tanaman yang high demand, seperti durian, petai, jengkol, bambu, kakao dan lain sebagainya. Diharapkan, tanaman seperti ini dalam tujuh tahun sudah memberi hasil sehingga bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pemulihan Hutan Harapan.

Direktur Operasional PT Reki Lisman Sumardjani mengatakan bahwa kunjungan para dubes EU ini sebenarnya adalah program Kementerian Luar Negeri dan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit terkait tekanan masyarakat Eropa tehadap produk sawit Indonesia.

Dikatakannya, ada isu bahwa sawit Indonesia berasal dari lahan yang tidak ramah lingkungan dan merusak hutan. “Ini tidak betul semua, walau ada sebagian sawit itu yang berada di lahan lahan Ilegal, seperti di Hutan Harapan. Tetapi pemerintah Indonesia juga sangat serius melestarikan hutan, mengkonservasi dan merestorasi hutan, contohnya ada di Hutan Harapan ini,” jelas Lisman.

Lisman menegaskan, PT Reki tidak melawan sawit dan pertambangan. “Kita hanya melawan semua tindakan Ilegal, karena tugas kita menjaga hutan, melindungi hutan, menjaga satwa, dan memberdayakan masyarakat,” jelasnya. ***

Penulis: Joni Rizal

Join Initiative of

Supported by